• Senin, 5 Desember 2022

Instansi Pemerintah Wajib Umumkan Nama-nama Peserta Pendataan Non ASN ke Masyarakat

- Rabu, 5 Oktober 2022 | 18:48 WIB
link hasil pendataan tenaga non ASN tahap prafinalisasi 2022 (Foto: tangkapan layar instagram @bkngoid)
link hasil pendataan tenaga non ASN tahap prafinalisasi 2022 (Foto: tangkapan layar instagram @bkngoid)

KABAR PRIORITAS - Menindaklanjuti proses pendataan tenaga non-ASN yang telah dimulai pada September 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis hasil pendataan non-ASN yang terekapitulasi pada portal BKN per 03 Oktober 2022.

Data non ASN total berjumlah 2.215.542 yang terdiri atas 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah. Adapun jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan non-ASN sebanyak 590 instansi, meliputi 66 Instansi Pusat dan 524 Instansi daerah.

Berdasarkan hasil tahap prafinalisasi tersebut, masing-masing instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan data non-ASN yang terdaftar sesuai dengan kategori non-ASN pada Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.

Baca Juga: Menpan Anas Tulis Surat tentang Pendataan Non-ASN, Berikut Isinya

Masing-masing instansi pemerintah juga wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi instansi paling lambat tanggal 08 Oktober 2022. Tujuannya, agar mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan.

Setelah itu Instansi wajib melakukan perbaikan data berdasarkan hasil umpan balik masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB.

Adapun data hasil pendataan non-ASN tahap prafinalisasi yang dirilis BKN melalui portal pendataan menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non-ASN yang telah diinput melalui portal https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman.

Baca Juga: Terbaru! Ternyata BKN Hanya Fokus Menyelesaikan Dua Kelompok non-ASN, Termasuk Anda ?

Selanjutnya pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN.

Halaman:

Editor: Ali Ibrohim

Sumber: bkn.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan Wafat

Sabtu, 3 Desember 2022 | 06:05 WIB

Polda Sumsel Amankan Pengedar Pil Merah Yaba

Kamis, 1 Desember 2022 | 21:32 WIB
X