• Selasa, 16 Agustus 2022

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Harapkan Masyarakat Urus Pembuatan Sertipikat Tanah secara Mandiri

- Kamis, 23 Juni 2022 | 19:06 WIB
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Rabu, 22 Juni 2022. (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN, atrbpn.go.id)
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Rabu, 22 Juni 2022. (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN, atrbpn.go.id)

KABAR PRIORITAS - Percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus disuarakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto ke jajarannya di daerah.

Kali ini, Hadi Tjahjanto menyampaikan harapannya di depan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat dapat mengurus sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan secara mandiri, tanpa melalui perantara.

Dengan demikian, Menteri ATR/Kepala BPN meyakini cara tersebut akan memudahkan masyarakat, sehingga proses sertipikasi juga dapat ditangani lebih cepat.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Dorong Seluruh Kantor BPN Provinsi Untuk Percepat Program PTSL

"Saya ingin menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa apabila ingin mengurus sertipikat balik nama diurus sendiri saja, sesuaikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk, red) dan berkas-berkas itu sesuai. Kemudian urus di loket prioritas. Saya yakin akan terlayani dengan baik, saya yakin tidak ada pungli (pungutan liar, red) di sana," ujar Hadi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Rabu, 22 Juni 2022.

Dalam menjalankan program PTSL, soal pelayanan pertanahan juga menjadi fokus yang harus ditingkatkan oleh jajaran kantor pertanahan.

"Dalam pelayanannya itulah kita harus benar-benar memberikan yang terbaik," tegas Hadi, seperti dilansir Kabar Prioritas dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.

Lebih lanjut ia menyampaikan, percepatan program PTSL dapat mendorong pemberlakuan hukum positif di setiap wilayah.

Baca Juga: Konflik Agraria Selesai, Pemerintah Kembangkan Program Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sumberklampok

"Apabila 126 juta bidang tanah sudah terdaftar, maka setiap daerah itu sudah terdapat bagian-bagiannya, batas, luas, letaknya jelas. Lalu kita bisa memberikan suatu keputusan bahwa wilayah itu sudah berlaku hukum positif," tutur Hadi.

Halaman:

Editor: Bobby Ciputra

Sumber: atrbpn.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X