• Sabtu, 25 Juni 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kawal Nelayan Indonesia di Sidang WTO

- Minggu, 19 Juni 2022 | 19:37 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sidang WTO Jenewa Swiss (Foto: Humas KKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sidang WTO Jenewa Swiss (Foto: Humas KKP)

KABAR PRIORITAS - Kementerian Kelautan dan Perikanan memperjuangkan keadilan bagi nelayan dan keberlanjutan stok sumber ikan global pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 World Trade Organization (WTO) yang dilaksanakan pada 12-16 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.

Konferensi ini menghasilkan Perjanjian Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies) yang menghapus subsidi perikanan yang menyebabkan Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUUF).

“Perikanan yang berkelanjutan menjadi titik pijak bagi Delri (Delegasi RI) dalam perundingan subsidi perikanan di WTO ini,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar selaku pimpinan delegasi KKP pada KTM ke-12 WTO tersebut.

Baca Juga: Bangun 61 Bendungan, Kementerian PUPR Dukung Peningkatan Produksi Pangan Nasional

Antam menuturkan bahwa perjanjian ini merupakan hasil dari proses negosiasi panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara anggota WTO sejak tahun 2001.

Dalam setiap perundingan tersebut salah satu misi yang diusung Pemerintah Indonesia adalah memperjuangkan agar nelayan kecil masih memperoleh perlindungan pemberian subsidi dari pemerintah.

“Melalui perundingan ini negara menunjukkan kehadirannya dalam melindungi nelayan. Kami memperjuangkan agar nelayan kecil masih diperbolehkan memperoleh subsidi,” terang Antam.

Baca Juga: Menparekraf Resmikan Moritz Smart Hotel Bandung Jawa Barat

Lebih lanjut Antam menjelaskan, dalam perundingan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini, Indonesia tetap konsisten untuk memperjuangkan perikanan nasional khususnya nelayan skala kecil, mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur melalui implementasi pengelolaan perikanan berkelanjutan dan efektif (fisheries management), serta menghentikan pemberian subsidi oleh negara-negara besar (big subsidizing members) untuk kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah yurisdiksi (distant water fishing activities).

Halaman:

Editor: Ali Ibrohim

Sumber: kkp.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X