• Sabtu, 25 Juni 2022

Dukung Percepatan Penyaluran Ekspor CPO, Kemenkeu Terbitkan Dua Peraturan Menteri

- Rabu, 22 Juni 2022 | 04:33 WIB
Seorang pekerja di industri kelapa sawit (Foto: Biro KLI Kemenkeu/Resha)
Seorang pekerja di industri kelapa sawit (Foto: Biro KLI Kemenkeu/Resha)

KABAR PRIORITAS - Kementerian Keuangan menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna mendukung program flush out atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Pertama yakni PMK 102/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran CPO, RBD PO, RBD Palm Olein, dan UCO melalui Ekspor. Kedua adalah PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan.

Dua PMK tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Juni 2022 dan berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.

Baca Juga: Indonesia dan Korea Selatan Pererat Kerja Sama Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto mengatakan tarif bea keluar sebagaimana dalam PMK 102/2022 adalah CPO yaitu USD 488/MT, RBD Palm Oil yaitu USD 351/MT, RBD Palm Olein yaitu USD 392/MT, UCO yaitu USD 488/MT, dan residu (nilai FFA kurang dari 20%) yaitu USD 488/MT.

“Tarif tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 dan barang ekspor dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor yang telah dikenakan bea keluar berdasarkan tarif bea keluar flush out, maka tidak dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/2022,” ungkap Nirwala dalam rilis yang diterima Kabar Prioritas

Sementara itu, beberapa hal yang ditetapkan dalam PMK 103/2022 yaitu kesepakatan penurunan tarif layanan badan layanan umum BPDPKS, yang semula maksimal sebesar USD375/MT menjadi sebesar USD 200/MT.

Baca Juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan Kawal Nelayan Indonesia di Sidang WTO

“Dengan kebijakan ini, diharapkan ketersediaan dana BPDPKS dan harga Tandan Buah Segar petani tetap terjaga,” kata Nirwala.

Halaman:

Editor: Ali Ibrohim

Sumber: kemenkeu.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X